Keadaanseperti ini mengakibatkan munculnya rasa tidak percaya kepada institusi pemerintah, DPR, dan MPR. Ketidak percayaan itulah yang menimbulkan munculnya gerakan reformasi. Gerakan reformasi menuntut untuk dilakukan reformasi total di segala bidang, termasuk keanggotaan DPR dam MPR yang dipandang sarat dengan nuansa KKN.
denganmaksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili 2. Pegawai Negri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan adalah korupsi. pasal 11 UU no.20 tahun 2001 menyatakan bahwa untuk menyimpulkan apakah seorang pegawai Negri melakukan korupsi memenuhi unsur unsur: pegawai negri menerima hadiah atau janji
Soal soal pelajaran sejarah tulisan ini, berisikan materi tentang Perkembangan Masyarakat dan Negara pada Masa Orde Baru. Dan contoh soal PG Sejarah kelas xii semester satu bagian ke lima, merupakan lanjutan dari Contoh Soal Pilihan Ganda Sejarah Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban bagian ke-4 soal nomor 46-60. Berikut, contoh soal pilihan ganda sejarah kelas xii semester 1 dengan jawabannya, dimulai dari soal nomor 61 sampai dengan 75. 61. Tujuan jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah ….a. agar terjadi pemerataanb. agar tidak ada rangkap jabatanc. agar DPR-GR tidak terlalu beratd. agar presiden tidak tersaingi DPR-GRe. dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945Jawaban e 62. Dasar hukum pembentukan Kabinet Ampera adalah ….a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966Jawaban d 63. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalaha. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966b. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966c. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966d. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966e. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966Jawaban e 64. Arti penting Sidang umum IV/MPRS 1966 pada Orde Baru adalah ….a. landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkanb. tuntutan Tritura berhasil terjawabc. berakhirnya Kabinet Dwikorad. PKI tidak bubare. Supersemar tidak berlaku lagiJawaban b 65. Dibawah ini adalah tindakan Letjen Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, kecuali …. a. tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan surat keputusan berisi pembubaran dan pelarangan PKIb. mengamankan beberapa menteri yang diduga terlibat G-30-S-PKIc. membentukan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagid. membersihkan tokoh-tokoh pimpinan MPR dan DPR-GRe. merevisi ajaran nasakomJawaban e 66. Tujuan utama Kabinet Ampera disebut ….a. membubarkan PKIb. menciptakan stabilitas politik dan ekonomic. menegakkan supremasi hukum dan ekonomid. memberantas korupsie. memperbaiki struktur politikJawaban b 67. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut ….a. Caturkarya Kabinet Amperab. Caturkarsa Kabinet Amperac. Puncakarya Kabinet Amperad. Puncakarsa Kabinet Amperae. Saptakrasa Kabinet AmperaJawaban a 68. Salah satu program kerja Kabinet Ampera adalah ….a. memperbaiki perikehidupan rakyatb. menurunkan inflasi dan harga bahan pokokc. mengembalikan kewibawaan pemerintah d. merealisasikan tuntutan Triturae. membantu perjuangan antirasialisme dan nepotismeJawaban a 69. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto adalah pada tanggal ….a. 20 Februari 1967b. 21 Februari 1967c. 22 Februari 1967d. 23 Februari 1967e. 24 Februari 1967Jawaban a 70. Menurut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 meyatakan jika presiden berhalangan yang berhak menjalankan fungsi presiden adalah ….a. wakil presidenb. sekretaris negarac. menteri dalam negerid. pemegang Supersemare. menteri pertahananJawaban a 71. Prioritas petama dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun adalah ….a. sektor perdaganganb. sektor pertanianc. sektor kesehatand. sektor kesehatane. perdagangan dan industriJawaban b 72. Bangsa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ….a. 1980b. 1981c. 1982d. 1983e. 1984 Jawaban e 73. Pada awal berdirinya ASEAN diprakarsai oleh ….a. 4 negarab. 5 negarac. 6 negarad. 7 negarae. 8 negaraJawaban b 74. Berikut ini yang bukan termasuk hasil pembangunan Orde Baru yang dapat dinikmati rakyat Indonesia adalah ….a. swasembada berasb. perubahan struktur ekonomic. kebebasan persd. perkembangan ekspore. perkembangan investasiJawaban c 75. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal ….a. 28 Agustus 1966b. 28 September 1966c. 28 Oktober 1966d. 18 November 1966e. 28 Desember 1966Jawaban b Lanjut ke soal nomor 76-90 => Contoh Soal Pilihan Ganda Sejarah Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban Part-6 Tahun1966 tentang kedudukan MPR dan DPR-GR Pasal 19 Pimpinan MPRS tidak dapat dirangkap dengan jabatan-jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Jaksa Agung, Ketua dan Hakim-Hakim Anggota Mahkamah Agung, Ketua dan Anggota BPK, Ketua dan Anggota DPA, dan jabatan-jabatan lain. Demikian juga dengan Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966, posisi dan Soal soal pelajaran sejarah tulisan ini, berisikan materi tentang Perkembangan Masyarakat dan Negara pada Masa Orde Baru. Dan contoh soal PG Sejarah kelas xii semester satu bagian ke lima, merupakan lanjutan dari Contoh Soal Pilihan Ganda Sejarah Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban bagian ke-4 soal nomor 46-60. Berikut, contoh soal pilihan ganda sejarah kelas xii semester 1 dengan jawabannya, dimulai dari soal nomor 61 sampai dengan 75. 61. Tujuan jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah .... a. agar terjadi pemerataan b. agar tidak ada rangkap jabatan c. agar DPR-GR tidak terlalu berat d. agar presiden tidak tersaingi DPR-GR e. dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945 Jawaban e 62. Dasar hukum pembentukan Kabinet Ampera adalah .... a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 Jawaban d 63. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalah a. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 b. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 c. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 d. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 e. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Jawaban e 64. Arti penting Sidang umum IV/MPRS 1966 pada Orde Baru adalah .... a. landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan b. tuntutan Tritura berhasil terjawab c. berakhirnya Kabinet Dwikora d. PKI tidak bubar e. Supersemar tidak berlaku lagi Jawaban b 65. Dibawah ini adalah tindakan Letjen Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, kecuali .... a. tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan surat keputusan berisi pembubaran dan pelarangan PKI b. mengamankan beberapa menteri yang diduga terlibat G-30-S-PKI c. membentukan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi d. membersihkan tokoh-tokoh pimpinan MPR dan DPR-GR e. merevisi ajaran nasakom Jawaban e 66. Tujuan utama Kabinet Ampera disebut .... a. membubarkan PKI b. menciptakan stabilitas politik dan ekonomi c. menegakkan supremasi hukum dan ekonomi d. memberantas korupsi e. memperbaiki struktur politik Jawaban b 67. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut .... a. Caturkarya Kabinet Ampera b. Caturkarsa Kabinet Ampera c. Puncakarya Kabinet Ampera d. Puncakarsa Kabinet Ampera e. Saptakrasa Kabinet Ampera Jawaban a 68. Salah satu program kerja Kabinet Ampera adalah .... a. memperbaiki perikehidupan rakyat b. menurunkan inflasi dan harga bahan pokok c. mengembalikan kewibawaan pemerintah d. merealisasikan tuntutan Tritura e. membantu perjuangan antirasialisme dan nepotisme Jawaban a 69. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto adalah pada tanggal .... a. 20 Februari 1967 b. 21 Februari 1967 c. 22 Februari 1967 d. 23 Februari 1967 e. 24 Februari 1967 Jawaban a 70. Menurut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 meyatakan jika presiden berhalangan yang berhak menjalankan fungsi presiden adalah .... a. wakil presiden b. sekretaris negara c. menteri dalam negeri d. pemegang Supersemar e. menteri pertahanan Jawaban a 71. Prioritas petama dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun adalah .... a. sektor perdagangan b. sektor pertanian c. sektor kesehatan d. sektor kesehatan e. perdagangan dan industri Jawaban b 72. Bangsa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun .... a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984 Jawaban e 73. Pada awal berdirinya ASEAN diprakarsai oleh .... a. 4 negara b. 5 negara c. 6 negara d. 7 negara e. 8 negara Jawaban b 74. Berikut ini yang bukan termasuk hasil pembangunan Orde Baru yang dapat dinikmati rakyat Indonesia adalah .... a. swasembada beras b. perubahan struktur ekonomi c. kebebasan pers d. perkembangan ekspor e. perkembangan investasi Jawaban c 75. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal .... a. 28 Agustus 1966 b. 28 September 1966 c. 28 Oktober 1966 d. 18 November 1966 e. 28 Desember 1966 Jawaban b Lanjut ke soal nomor 76-90 => Contoh Soal Pilihan Ganda Sejarah Kelas 12 Semester 1 Beserta Jawaban Part-6 Sumber FadliZon dilantik sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Senin (4/1/2019). Fadli Zon dilantik sebagai pimpinan BKSAP DPR RI, oleh Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Senin (4/1/2019). Selasa, 7 Juni 2022; Cari. Network. Tribunnews.com; TribunnewsWiki.com; TribunStyle.com; Berikut, contoh soal pilihan ganda sejarah kelas xii semester 1 dengan jawabannya, dimulai dari soal nomor 61 sampai dengan 75. 61. Tujuan jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah .... a. agar terjadi pemerataan b. agar tidak ada rangkap jabatan c. agar DPR-GR tidak terlalu berat d. agar presiden tidak tersaingi DPR-GR e. dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945 Jawaban e 62. Dasar hukum pembentukan Kabinet Ampera adalah .... a. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 b. Ketetapan MPRS No. X/MPRS/1966 c. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 d. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 e. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 Jawaban d 63. Ketetapan MPR yang berisi tentang pembubaran PKI dan pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang adalah a. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 b. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 c. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 d. Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 e. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 Jawaban e 64. Arti penting Sidang umum IV/MPRS 1966 pada Orde Baru adalah .... a. landasan awal Orde Baru berhasil ditegakkan b. tuntutan Tritura berhasil terjawab c. berakhirnya Kabinet Dwikora d. PKI tidak bubar e. Supersemar tidak berlaku lagi Jawaban b 65. Dibawah ini adalah tindakan Letjen Soeharto untuk memenuhi tuntutan Tritura, kecuali .... a. tanggal 12 Maret 1966 mengeluarkan surat keputusan berisi pembubaran dan pelarangan PKI b. mengamankan beberapa menteri yang diduga terlibat G-30-S-PKI c. membentukan Kabinet Dwikora yang disempurnakan lagi d. membersihkan tokoh-tokoh pimpinan MPR dan DPR-GR e. merevisi ajaran nasakom Jawaban e 66. Tujuan utama Kabinet Ampera disebut .... a. membubarkan PKI b. menciptakan stabilitas politik dan ekonomi c. menegakkan supremasi hukum dan ekonomi d. memberantas korupsi e. memperbaiki struktur politik Jawaban b 67. Program yang dicanangkan Kabinet Ampera disebut .... a. Caturkarya Kabinet Ampera b. Caturkarsa Kabinet Ampera c. Puncakarya Kabinet Ampera d. Puncakarsa Kabinet Ampera e. Saptakrasa Kabinet Ampera Jawaban a 68. Salah satu program kerja Kabinet Ampera adalah .... a. memperbaiki perikehidupan rakyat b. menurunkan inflasi dan harga bahan pokok c. mengembalikan kewibawaan pemerintah d. merealisasikan tuntutan Tritura e. membantu perjuangan antirasialisme dan nepotisme Jawaban a 69. Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jendral Soeharto adalah pada tanggal .... a. 20 Februari 1967 b. 21 Februari 1967 c. 22 Februari 1967 d. 23 Februari 1967 e. 24 Februari 1967 Jawaban a 70. Menurut Ketetapan MPRS No. XV/MPRS/1966 meyatakan jika presiden berhalangan yang berhak menjalankan fungsi presiden adalah .... a. wakil presiden b. sekretaris negara c. menteri dalam negeri d. pemegang Supersemar e. menteri pertahanan Jawaban a 71. Prioritas petama dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun adalah .... a. sektor perdagangan b. sektor pertanian c. sektor kesehatan d. sektor kesehatan e. perdagangan dan industri Jawaban b 72. Bangsa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun .... a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983 e. 1984 Jawaban e 73. Pada awal berdirinya ASEAN diprakarsai oleh .... a. 4 negara b. 5 negara c. 6 negara d. 7 negara e. 8 negara Jawaban b 74. Berikut ini yang bukan termasuk hasil pembangunan Orde Baru yang dapat dinikmati rakyat Indonesia adalah .... a. swasembada beras b. perubahan struktur ekonomi c. kebebasan pers d. perkembangan ekspor e. perkembangan investasi Jawaban c 75. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal .... a. 28 Agustus 1966 b. 28 September 1966 c. 28 Oktober 1966 d. 18 November 1966 e. 28 Desember 1966 Jawaban b Tujuanjabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah untuk pemurnian pelaksanan UUD 1945. Kemudian, DPR-GR juga sudah menerima baik Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 19 Tahun 1964 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk ikut campur soal pengadilan. 1Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDAFTAR ISICover .......................................................................................................................... 1Daftar Isi ....................................................................................................................2Isi................................................................................................................................ 1. Mengidentifikasi Waktu Terjadinya Demokrasi Terpimpim.........................3-4 2. Mengidentifikasi Sistem Demokrasi Terpimpin............................................4 3. Mengidentifikasi Trikora ...............................................................................5 4. Mengidentifikasi Hasil Pemilu 1955 .............................................................6-9 5. Mengidentifikasi Langkah Soekarno Dalam Demokrasi Terpimpin .............9-12 6. Mengidentifikasi Pembentukan DPR-GR......................................................12-13 7. Mengidentifikasi Pidato Soekarno Pada Masa Demokrasi Terpimpin .........14-16 8. Mengidentifikasi Demokrasi Terpimpin Dalam Hubungan Luar Negeri ......16-18 9. Mengidentifikasi Proyek Mercusuar Indonesia .............................................18-21 10. Mengidentifikasi Operasi Pembebasan Irian Barat........................................21-22 11. Mengidentifikasi Perekonomian Demokrasi Terpimpin................................22-23 12. Mengidentifikasi Kekuatan Politik Demokrasi Terpimpin............................23-25 13. Mengidentifikasi Faktor Munculnya Sistem Pemerintahan Parlementer ......25 14. Mengidentifikasi Kabinet Natsir....................................................................26-27 15. Mengidentifikasi Kabinet Sukiman ...............................................................27-30 16. Mengidentifikasi Kebijakan RPLT ................................................................30-31 17. Mengidentifikasi Kabinet Wilopo..................................................................31-33 18. Mengidentifikasi Kabinet Alisastroamidjojo I dan II ...................................33-37 19. Mengidentifikasi Kabinet Burhanudin Harahap ............................................37-39 20. Mengidentifikasi Kabinet Djuanda ...............................................................39-42 21. Mengidentifikasi Sistem Ekonomi Demokrasi Liberal..................................42-45Daftar Pustaka ...........................................................................................................462Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin1. MENGIDENTIFIKASI WAKTU TERJADINYA DEMOKRASI TERPIMPIN Masa Demokrasi Terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai berakhirnya kekuasaan Presiden Sukarno tahun 1966. Presiden Sukarno mengeluarkan Dekret Presiden sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran Soekarno agar Undang-Undang yang digunakan untuk menggantikan UUDS 1950 adalah UUD 1945. Namun usulan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante. Sebagai tindak lanjut usulannya, diadakan pemungutan suara yang diikuti oleh seluruh anggota Konstituante. Pemungutan suara ini dilakukan pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959 dalam rangka mengatasi konflik yang timbul dari pro kontra akan usulan Presiden Soekarno tersebut. Hasil pemungutan suara hari pertama menunjukan bahwa 269 orang setuju untuk kembali ke UUD 1945 dan 119 orang menolak untuk kembali ke UUD 1945. Meskipun suara terbanyak menyetujui opsi kembali ke UUD 1945, suara tersebut belum mencapai 2/3 dari jumlah suara, yaitu 312 suara sehingga pemungutuan suara harus diulangi.[3] Pemilihan hari kedua menunjukan bahwa 264 setuju dan 204 Liberal dan Demokrasi TerpimpinAdapun pemilihan hari ketiga menunjukan bahwa 263 setuju dan 203 menolak. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali ke UUD 1945 tidak dapat direalisasikan. Hal ini disebabkan oleh jumlah anggota konstituante yang menyetujui usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian, seperti yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950. Bertolak dari hal tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret yang disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden 5 Juli 1959. • Tidak berlaku kembali UUDS 1950 • Berlakunya kembali UUD 1945 • Dibubarkannya konstituante • Pembentukan MPRS dan DPAS Setelah diberlakukannya Dekrit Presiden diberlakukan, keterlibatan militer dalam politik dan lembaga politik kian meluas. Pada 10 Juli 1959, Sukarno mengumumkan Kabinet Kerja, sepertiganya menteri berasal dari militer. 2. MENGIDENTIFIKASI SISTEM DEMOKRASI TERPIMPIN Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang dia ambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan4Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin3. MENGIDENTIFIKASI TRIKORA Operasi Trikora Operasi Trikora Tri Komando Rakyat adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Pahlawan yang terlibat Trikora • Komodor Yos Sudarso. • Kolonel Sudomo. • Kolonel Mursyid. • Kapten Tondomulyo. Lokasi terjadinya peristiwa tersebut di Pantai Trikora terletak di provinsi Kepulauan Riau. Tepatnya berada di Desa Malang Rapat, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Sumatra. Adapun tiga hal pokok isi dari pelaksaan Trikora. Pertama, gagalkanlah pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial. Kedua, kibarkanlah Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia. Ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Liberal dan Demokrasi Terpimpin4. MENGIDENTIFIKASI HASIL PEMILU 1955 Setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, keinginan untuk melaksanakan pemilihan umum guna membentuk pemerintahan yang demokratis dan sesuai kehendak rakyat harus tertunda. Penyebabnya adalah kondisi saat itu yang tidak memungkinkan dari segi keamanan dan pertahanan. Setelah Perang Dunia II selesai, Belanda ingin kembali menguasai dari itu Belanda datang ke Indonesia yang sudah menyatakan kemerdekaan dengan kekuatan militer penuh. Alhasil terjadi peperangan dengan kelompok pendukung kemerdekaan atau pro republik. Peperangan terus terjadi sampai Indonesia dan Belanda berdamai melalui perundingan Konferensi Meja Bundar yang diteken di Den Haag, pada 2 November 1949. Selain itu, kondisi politik di dalam negeri juga bergejolak. Sebab Republik Indonesia menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat RIS yang berdiri pada 27 Desember 1949 hingga dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950 Kondisi keamanan di dalam negeri juga ketika itu diwarnai dengan konflik yang memicu sejumlah gerakan pemberontakan, yakni • Pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun pada 1948. • Pemberontakaan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan 1949-1962.6Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin• Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Bandung pada 23 Januari 1950. • Pemberontakan Andi Azis di Makassar pada 1950. • Pemberontakan Republik Maluku Selatan pada 1950. • Pemberontakan Merapi Merbabu Complex di Jawa Tengah pada 1947. • Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta di Sumatera pada 1950. • Pemberontakan Angkatan Umat Islam AUI di Kebumen pada 1950. • Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan pada 1954. • Pemberontakan Batalyon 426 di Kudus pada 1950. Karena hal itu pelaksanaan pemilihan umum perdana di Republik Indonesia baru bisa dilakukan setelah satu dasawarsa yakni pada 1955. Pemerintahan pertama Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta sebenarnya sudah menyatakan keinginan untuk menyelenggarakan Pemilu di awal 1946. Hal itu tercantum dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta pada 3 November 1945. Dalam maklumat itu disebut bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Namun, selain faktor kondisi keamanan dan politik, penyelenggaraan pesta demokrasi itu terkendala belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu. Pemerintah juga sempat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat tidak langsung dengan alasan agar tidak terjadi distorsi karena mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Mengutip Naskah Sumber Arsip Jejak Demokrasi Pemilu 1955 yang dirilis Arsip Nasional Republik Indonesia 2019, Pemilu 1955 digelar7Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpinpada masa pemerintahan kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 1955 adalah UU Nomor 7 tahun 1953. Pemilu saat itu dilaksanakan intuk memilih anggota-anggota parlemen DPR dan Konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perseorangan. Partai politik peserta Pemilu 1955 adalah sebagai berikut • Partai Nasional Indonesia PNI • Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi • Partai Nahdlatul Ulama NU • Partai Komunis Indonesia PKI • Partai Syarikat Islam Indonesia PSII • Partai Kristen Indonesia Parkindo • Partai Katolik Partai Sosialis Indonesia PSI • Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI • Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Perti • Partai Rakyat Nasional PRN • Partai Buruh Gerakan Pembela Panca Sila GPPS • Partai Rakyat Indonesia PRI • Persatuan Pegawai Polisi RI P3RI • Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba • Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia Baperki • Persatuan Indoenesia Raya PIR Wongsonegoro • Grinda • Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia Permai • Persatuan Dayak PD • PIR Hazairin • Partai Politik Tarikat Islam PPTI • Angkatan Kemenangan Umat Islam AKUI • Persatuan Rakyat Desa PRD • Partai Republik Indonesia Merdeka PRIM • Angkatan Comunis Muda Acoma8Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin• R. Soedjono Prawirosoedarso perseorangan Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah perwakilan proporsional dengan tiap daerah pemilih mendapatkan jumlah kursi atas dasar jumlah penduduknya. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimal enam kursi untuk Konstituante dan tiga kursi untuk parlemen. Pemilu dilakukan dua kali, yang pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua dilakukan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota- anggota Dewan Konstituante. Hasil Pemilu 1955 Pada Pemilu 1955 terdapat 260 jumlah kursi DPR dan 520 kursi untuk Konstituante. Ini masih ditambah dengan 14 wakil golongan minoritas yang diangkat pemerintah. Mulanya wilayah Indonesia dibagi dalam 16 berdasarkan sistem perwakilan proporsional. Namun dalam pelaksanaannya Irian Barat gagal melaksanakan Pemilu karena daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda sehingga hanya tersisa 15 daerah pemilihan. Partai politik yang masuk dalam posisi 3 besar di DPR hasil Pemilu 1955 adalah ▪ Partai Nasional Indonesia PNI dengan suara 22,32 persen dan 57 kursi parlemen. ▪ Masyumi dengan suara 20,92 persen dan 57 kursi. ▪ Nahdlatul Ulama NU dengan suara 18,41 persen dan 45 kursi. 5. MENGIDENTIFIKASI LANGKAH SOEKARNO DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN Setelah Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Indonesia resmi berganti dari Demokrasi Liberal menjadi Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh perwakilan sesuai dengan Undang-Undang9Demokrasi Liberal dan Demokrasi TerpimpinDasar 1945 UUD 1945. Selain itu, menurut Soekarno, Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang mengusung nilai kekeluargaan, tanpa adanya diktator. Pencetus Demokrasi Terpimpin Sejak sebelum Demokrasi Terpimpin diterapkan, Soekarno telah berusaha menginterpretasikan demokrasi berdasarkan pemahamannya yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Soekarno ingin demokrasi di Indonesia lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat serta gotong royong di bawah bimbingan satu pemimpin atau terpusat, yang kemudian dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin 1959-1965. Konsep Presiden Soekarno tentang demokrasi memuat tiga hal pokok, yaitu • Memperkenalkan gaya kepemimpinan dan sistem pemerintahan baru yaitu demokrasi terpimpin • Mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong • Membentuk Dewan Nasional Sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin tercetus akibat berbagai permasalahan pada Demokrasi Liberal 1950-1959.Pasalnya, pada masa Demokrasi Liberal, sering terjadi pergantian kabinet yang membuat pemerintahan tidak stabil. serta timbul persaingan tidak sehat di antara10 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i npartai politik. Setelah itu, terjadi pembubaran DPR dan MPR hasil Pemilu 1955, yang digantikan dengan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden Soekarno. Selain itu, Presiden Soekarno juga menyederhanakan jumlah partai politik parpol melalui Perpres No. 7/1959, yang membatalkan Maklumat Pemerintah tentang Pembentukan Parpol pada 3 November 1945. Partai politik yang banyak jumlahnya di Indonesia pun dikurangi dengan hanya memilih parpol yang dianggap memenuhi syarat. Pada akhirnya, hanya ada 10 parpol yang terpilih, yaitu PNI, PKI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, dan Partai Islam Perti. Mencetuskan NASAKOM Untuk mewadai 10 parpol tersebut, Presiden Soekarno membentuk Front Nasional berdasarkan NASAKOM Nasionalisme, Agama, dan Komunis. NASAKOM adalah konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno, sebagai usaha untuk menyatukan adanya perbedaan ideologi politik. Sebenarnya, Soekarno sudah memikirkan konsep NASAKOM sejak 1927, tetapi gagasan ini baru disampaikan pada 1956, dan diberlakukan pada masa Demokrasi Terpimpin. Adapun tiga parpol yang menjadi faksi utama adalah PNI nasionalis, Masyumi dan NU agama, serta PKI komunis. Menjadi pusat kekuasaan Demokrasi Terpimpin bersifat terpusat, sehingga membuat Presiden Soekarno menjadi pusat pemimpin yang kuat dan berkuasa atas segala lembaga. Dalam sistem pemerintahan Demokrasi Terpimpin, yang menjadi penentu adalah Presiden Soekarno sebagai pemimpin eksekutif. Oleh sebab itu, anggota MPR dan DPR diangkat oleh Presiden Soekarno sendiri. Keputusan ini sesuai dengan Pasal IV Aturan Pemilihan UUD 1945. Soekarno juga menjadi pemimpin kekuasaan satu-satunya yang membawahi langsung legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sayangnya,11 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nkebijakan ini tidak menciptakan demokrasi seperti yang diharapkan Demokrasi Terpimpin. Oleh beberapa pihak, Soekarno dianggap sebagai pemimpin diktator yang tidak terkontrol, sehingga cenderung disalahgunakan kekuasaannya dan timbul berbagai pelanggaran 6. MENGIDENTIFIKASI PEMBENTUKAN DPR-GR Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau disingkat DPR-GR, dibentuk pada era Demokrasi berdiri berdasarkan Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 sebagai pengganti DPR Peralihan yang dibubarkan dengan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1960. Pembentukan DPR-GR Sejak Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, sistem Demokrasi Terpimpin mulai diterapkan di Indonesia. Selama periode 1959-1966, banyak ketentuan dalam UUD 1945 yang belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Pengertian "terpimpin" sendiri dalam UUD 1945 berarti bahwa pimpinan terletak di tangan presiden selaku pemimpin besar revolusi. Akibatnya, lembaga-lembaga negara seperti DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA tidak memperoleh proporsi yang semestinya. Presiden pun membubarkan DPR setelah mengetahui hasil Pemilu 1955. Pembubaran DPR ini berdasarkan Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960 Tanggal 5 Maret D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nPembubaran ini terjadi karena DPR tidak menyetujui RAPBN untuk tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Dengan Keputusan Presiden RI No. 155 Tahun 1960, anggota DPR hasil Pemilu 1955 secara resmi dihentikan. Kemudian, melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960 dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR-GR. Kontroversi DPR-GRSebetulnya, dibentuknya DPR-GR ini bertentangan dengan UUD 1945, karena ▪ Menurut pasal 23 ayat 1 UUD 1945, "Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu". ▪ Menurut penjelasan UUD 1945, terdapat ketentuan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa dibubarkan oleh presiden karena kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Selain bertentangan dengan UUD 1945, DPR-GR juga memiliki kelemahan di bidang legislatif. DPR-GR kurang sekali dalam memakai hak inisiatifnya untuk mengajukan rancangan undang-undang. Selain itu, DPR-GR juga sudah membiarkan badan eksekutif mengadakan penetapan-penetapan presiden atas dasar Dekrit Presiden 5 Juli 1959, seakan-akan Dekrit Presiden merupakan sumber hukum baru. Dekrit Presiden hanya berperan untuk menuntun langkah kembali ke UUD 1945. Oleh sebab itu, jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif. Tujuan jabatan pimpinan DPR-GR dipisahkan dengan jabatan eksekutif adalah untuk pemurnian pelaksanan UUD 1945. Kemudian, DPR-GR juga sudah menerima baik Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 19 Tahun 1964 yang memberi wewenang kepada Presiden untuk ikut campur soal pengadilan. Pada akhirnya, DPR- GR dihentikan, bersamaan dengan berubahnya rezim dari Orde Lama ke Orde D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n7. MENGIDENTIFIKASI PIDATO SOEKARNO PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang diberi judul Nawaksara. Ini merupakan pidaro pertanggungjawaban Soekarno yang disampaikan di depan Sidang Umum ke-IV MPRS pada 22 Juni 1966. Nawaksara berasal dari dua kata, yaitu nawa yang berarti sembilan dan aksara yang berarti huruf atau sukukata. Oleh Soekarno, pidatonya diberi nama Nawaksara karena terdapat sembilan hal yang dibahas di dalamnya. Berikut ini inti dari pidato Nawaksara 1. Retrospeksi Pada bagian ini, Soekarno hanya mengulangi lebih dulu apa yang pernah ia kemukakan dalam amanatnya di muka Sidang Umum ke-II MPRS pada tanggal 15 Mei 1963 yang berjudul “Ambeg Parama-Arta”. Kemudian ia juga menjelaskan tentang pengertian pemimpin besar revolusi, bahwa kewajibannya setelah diangkat menjadi pemimpin besar revolusi itu sangat berat. Tidak hanya itu saja, ia juga menyampaikan tentang pengertian Mandataris MPRS yang menjadikan Resopim dan Ambeg Parama-Arta masing-masing sebagai pedoman pelaksanaan garis-garis besar haluan Negara. Terakhir, Soekarno menyampaikan tentang pengertian presiden seumur D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n2. Landasan-Kerja Melanjutkan Pembangunan Lanjutan dari amanat "Ambeg Parama-Arta" tersebut kemudian disusul dengan amanat "Berdikari" pada pembukaan Sidang Umum MPRS ke-lll pada tanggal 11 April 1965. Dalam hal ini, Soekarno dengan tegas menekankan tiga hal, yaitu Trisakti, Rencana Ekonomi Perjoangan, dan Pengertian Berdikari. 3. Hubungan Politik dan Ekonomi Dalam bagian ini Soekarno menjelaskan bahwa masalah Ekubang tidak dapat dilepaskan dari masalah politik. Kemudian, ia juga menjelaskan tentang dekon yang merupakan strategi-umum, dan strategi-umum di bidang pembangunan 3 tahun di depan, yaitu tahun 1966-1968, didasarkan atas pemeliharaan hubungan yang tepat antara keperluan untuk melaksanakan tugas politik dan tugas ekonomi. 4. Detail Ke-DPR Soekarno menyampaikan bahwa detail dari tugas ini tidak perlu diperbincangkan karena tugas MPRS ialah menyangkut garis-garis besarnya saja. 5. Tetap Demokrasi Terpimpin Di sini Soekarno mengingatkan bahwa Undang Undang Dasar 1945 memungkinkan Mandataris MPRS bertindak lekas dan tepat dalam keadaan darurat demi keselamatan negara, rakyat dan revolusi. Sejak Dekrit 5 Juli 1959 itu, revolusi terus meningkat dan bergerak cepat, yang mau-tidak-mau mengharuskan semua lembaga-lembaga demokrasi untuk bergerak cepat pula tanpa menyelewengkan Demokrasi Terpimpin ke arah Demokrasi Liberal. 6. Merintis Jalan Ke Arah Pemurnian Pelaksanaan UUD 1945 Soekarno menyampaikan tentang rencana pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dan ia mengajukan kepada Pimpinan DPRGR dengan suratnya tertanggal 4 Mei D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n7. Wewenang MPR dan MPRS Soekarno menyampaikan tentang harapannya supaya MPRS dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 itu menyadari apa tugas dan fungsinya, juga dalam hubungan persamaan dan perbedaannya dengan MPR hasil pemilihan umum nanti. 8. Kedudukan Presiden dan Wakil Presiden Di bagian ini Soekarno menyampaikan tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta isi sumpahnya dalam satu napas, yang tegas bertujuan agar terjamin kesatuan-pandangan, kesatuan-pendapat, kesatuan-pikiran dan kesatuan-tindak antara Presiden dan Wakil Presiden, yang membantu Presiden pasal 4 ayat 2 UUD. 9. Penutup Pada bagian penutup, Soekarno menyampaikan bahwa ia telah memberikan teks laporan progress-nya kepada MPRS dan ia juga menjelaskan tentang asal usul dari pidatonya tersebut yang berjudul Nawaksara 8. MENGIDENTIFIKASI DEMOKRASI TERPIMPIN DALAM HAL HUBUNGAN LUAR NEGERI16 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nDemokrasi Terpimpin di Indonesia berlangsung dari tahun 1959-1965. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin didominasi oleh hasrat dan cita-cita besar Soekarno. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 2005 karya Ricklefs, Demokrasi Terpimpin didominasi oleh kepribadian Soekarno, walaupun dalam pelaksanaannya dijalankan bersama dengan pemimpin-pemimpin angkatan bersenjata. Soekarno tidak menyukai stabilitas, ketertiban, dan hal-hal prediktif yang merupakan tujuan dari penguasa pra-kolonial. Soekarno menginginkan sebuah revolusi yang berkesinambungan dan mobilisasi massa. Politik luar negeri Indonesia yang diterapkan pada masa Demokrasi Terpimpin adalah politik bebas–aktif. Kebijakan politik luar negeri Indonesia didasarkan pada Manipol USDEK yang merupakan akronim dari Manifesto Politik UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Penerapan politik bebas–aktif pada masa Demokrasi Terpimpin bersifat revolusioner dan radikal. Dalam jurnal Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin 2018 karya Sandi Dwi dan Corry Liana, karakteristik dari politik luar negeri Indonesia adalah kekuatan dan ketegasan. Diplomasi yang diajukan oleh Indonesia harus direalisasikan dan bersifat tuntutan yang berfokus pada ketercapaian kepentingan nasional. Sifat politik luar negeri bebas-aktif Sifat politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang revolusioner dan ofensif dapat kita lihat melalui kebijakan pemerintah Indonesia dalam konflik internasional, sebagai berikut Pengembalian Irian Barat Pada awalnya, Indonesia mengupayakan jalan diplomasi melalui tuntutan terhadap Belanda untuk mengembalikan kawasan Irian Barat ke Indonesia. Indonesia Upaya diplomasi tersebut mengalami kegagalan, sehingga Soekarno memutuskan untuk melakukan perang terbuka dengan Belanda. Kebijakan Soekarno dalam penyelesaian masalah Irian Barat menunjukkan ketegasan politik luar negeri Indonesia untuk memperjuangkan kedaulatan NKRI secara D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nPolitik New Emerging Forces NEFOS Gagasan politik NEFOS disampaikan oleh Soekarno pada KTT Non-Blok tahun 1961. Penyampaian gagasan NEFOS merupakan realisasi dari pidato Soekarno ’Membangun Dunia Kembali’’ yang bertujuan untuk melakukan konfrontasi penuh melawan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pidatonya, Soekarno menyatakan bahwa permasalahan internasional merupakan dampak dari pertentangan antara kekuatan lama OLDEFOS dan kekuatan baru yang berisi negara progresif NEFOS. Soekarno mengajak negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non- Blok untuk bersama-sama melawan dominasi OLDEFOS di dunia Internasional. Ajakan tersebut mendapatkan penolakan dengan alasan menyalahi prinsip dasar yang telah disepakati dalam pembuatan GNB. Konfrontasi Indonesia dan Malaysia Indonesia menerapkan politik luar negeri yang konfrontatif terkait konflik dengan Malaysia. Soekarno menganggap bahwa pendirian federasi Malaysia oleh Inggris merupakan bentuk imperialisme baru neo- imperialism di kawasan Asia Tenggara serta mengganggu ketertiban wilayah Indonesia. 9. MENGIDENTIFIKASI PROYEK MERCUSUAR INDONESIA18 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nProyek Mercusuar merupakan sejumlah pembangunan gedung dan infrastruktur yang digagas oleh Presiden Soekarno. Dimulainya Proyek Mercusuar ini berawal dari ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games pertama tahun 1962. Untuk mendukung penyelenggaraannya, maka lahirlah bangunan-bangunan yang menjadi Proyek Mercusuar Soekarno. Tujuan Presiden Soekarno membentuk Proyek Mercusuar adalah agar Indonesia mendapat perhatian dari dunia internasional. enam bangunan Proyek Mercusuar yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin. 1. Stadion Gelora Bung Karno GBK Pada tahun 1956, Soekarno sempat berkunjung ke Moskow. Sewaktu di sana, ia sempat melihat kemegahan Stadion Lenin. Sumber pendanaan Stadion Gelora Bung Karno GBK ini dibantu dengan kredit yang diberikan Uni Soviet. 2. Hotel Indonesia Proyek Mercusuar yang kedua adalah Hotel Indonesia yang dibangun untuk menyambut Asian Games 1962. Hotel Indonesia menjadi hotel berbintang pertama yang dibangun di Jakarta dengan 14 lantai menjulang ke atas. Proyek Pembangunan Hotel Indonesia ini dibiayai dengan dana hasil Perjanjian Pampasan Perang dari Jepang yang resmi dibuka tanggal 5 Agustus 1962. 3. Jembatan Semanggi Demi mengantisipasi kemacetan lalu lintas saat Asian Games berlangsung, Soekarno membangun Jembatan Semanggi. Soekarno memilih nama Semanggi karena bentuk jembatan yang dibangun oleh Menteri PU Ir. Sutami yang menyerupai daun Semanggi. Jembatan Semanggi ini diklaim sebagai cloverlef bridge terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan tahun 1962. 4. Monumen Selamat Datang Patung Selamat Datang dibuat oleh Edhie Sunarso tahun 1961 sebagai bentuk simbolis penyambutan para tamu D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nSemua tamu asing yang datang ke Jakarta dan langsung menuju Hotel Indonesia akan langsung melihat patung Selamat Datang ini. 5. Monas Presiden Soekarno memerintah pembangunan Monas pada tanggal 17 Agustus tahun 1961, teman-teman. Proyek Monumen Nasional ini dirancang oleh tiga arsitek Indonesia, yakni Soedarsono, Frederich Silaban, dan Ir. Soekarno. Soekarno ingin Monumen Nasional berada tepat di depan Istana Merdeka sebagai simbol perjuangan rakyat. Akhirnya Monumen Nasional atau Monas ini dibangun di Lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Pengerjaannya melalui tiga tahap, pertama pada 1961-1965, kedua periode 1966-1968 serta tahap ketiga pada 1969-1976. Pembangunan Monumen Nasional ini berhasil dibangun dan kemudian dibuka untuk umum pada 12 Juli 1975. 6. Gedung DPR/MPR Proyek mercusuar terakhir adalah pembangunan Gedung DPR/MPR. Pembangunan ini resmi dibuka tanggal 8 Maret 1965. Pembangunan gedung ini dimaksudkan untuk gelaran Conference of the New Emerging Forces Conefo pada tahun 1966. Selain itu, pembangunan gedung DPR/MPR juga sebagai bentuk ambisi Soekarno dalam menegaskan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk fisik. Akhirnya, gedung DPR/MPR ini resmi dibuka melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 48. Gedung DPR/MPR ini berbentuk kubah dengan setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang hendak terbang. Tahukah teman-teman? Saat Proyek Mercusuar dilaksanakan, keadaan ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, lo. Meski begitu, Soekarno tetap melanjutkan Proyek Mercusuarnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Semua pembangunan dalam Proyek Mercusuar ini ternyata membuat anggaran semakin melonjak tajam. Akibatnya, terjadi krisis ekonomi di masa kepemimpinan Soekarno. Kebutuhan sehari-hari sulit dipenuhi dan inflasi meningkat hingga 650%.20 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nBerbagai upaya terus dilakukan untuk menekan inflasi, salah satunya adalah upaya devaluasi nilai rupiah. Sayangnya, devaluasi tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah sehingga memperparah inflasi yang ada. 10. MENGIDENTIFIKASI OPERASI PEMBEBASAN IRIAN BARAT Operasi Trikora adalah operasi militer Indonesia yang bertujuan untuk merebut wilayah Irian Barat atau Papua dari Belanda. Operasi ini terjadi sejak 19 Desember 1961 hingga 15 Agustus 1962. Operasi Trikora terjadi karena konflik antara Indonesia dengan Belanda terkait perebutan Irian Barat. Kala itu, Belanda enggan membicarakan perihal masalah Irian Barat tersebut. Akhirnya, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Tri Komando Rakyat Trikora. Isi dari Trikora adalah • Gagalkan pembentukan negara Papua • Kibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat • Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nLatar Belakang Sejak tahun 1949, Indonesia dan Belanda telah terlibat konflik terkait perebutan Irian Barat. Masalah ini dilatarbelakangi dengan Belanda yang tidak bersedia membicarakan masalah Irian Barat bersama Indonesia Melalui keputusan Konferensi Meja Bundar KMB pada 23 Agustus hingga 2 September 1949, kedudukan Irian Barat akan ditentukan paling lambat setahun setelah pengakuan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda tetap enggan untuk membicarakan masalah tersebut. Karena masalah masih terus berlangsung, pada 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Trikora. Terbentuknya Trikora menandakan bahwa Presiden Soekarno telah meninggalkan usaha diplomasi dengan pihak Belanda. Indonesia sudah siap dengan segala resiko yang akan dihadapi. 11. MENGIDENTIFIKASI PEREKONOMIAN DEMOKRASI TERPIMPIN Pada masa demokrasi terpimpin, kondisi perekonomian Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut dibuktikan dengan sejumlah permasalahan yang ada, seperti inflasi yang tinggi, menipisnya cadangan devisi, kegiatan ekspor dan impor yang macet, hingga naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai hal, mulai dari gejolak politik yang melanda Indonesia, politik luar negeri Indonesia22 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nyang bersifat konfrontatif, dijalankannya proyek politik mercusuar oleh Presiden Sukarno, hingga gagalnya sejumlah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam menangani krisis ekonomi. Salah satu kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin adalah ekonomi terpimpin. Ekonomi terpimpin merupakan sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Selain dijalankannya ekonomi terpimpin, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti sanering, penurunan nilai uang, pembekuan simpanan di bank, pembentukan Panitia 13, hingga perumusan konsep Deklarasi Ekonomi Dekon. Dengan demikian, kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin diwarnai dengan berbagai ketidakstabilan yang dipengaruhi oleh beragam gejolak politik yang melanda negeri, politik luar negeri yang bersifat konfrontatif, dijalankannya politik mercusuar, dan gagalnya sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah. 12. MENGIDENTIFIKASI KEKUATAN POLITIK DEMOKRASI TERPIMPIN Kekuatan politik Demokrasi Terpimpin antara tahun 1960-1965, seluruh kekuasaan negara dipegang penuh oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno menjalankan tugasnya dengan didampingi Angkatan Darat dan PKI di D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nPresiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa revolusi Indonesia memiliki lima gagasan penting yang terangkum dalam Manisfeesto Politik, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 • Sosialisme Indonesia • Demokrasi Terpimpin • Ekonomi Terpimpin • Kepribadian Indonesia Sejak tahun 1961, Manifesto Politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia surat kabar yang pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut, sehingga dilarang terbit oleh pemerintah. •Konflik dengan DPR Dalam perkembangan pilitik Demokrasi Terpimpin, terjadi pecah konflik antara Presiden dan DPR karena banyak fraksi yang menolak kebijakan Presiden Soekarno. Puncak konflik terjadi, ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah. Penolakan tersebut kemudian dijadikan alasan Presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwkilan Rakyat Gotong Royong DPR-GR. Pemilihan anggota DPR dilakukan oleh presiden sendiri dan harus terikat dengan aturan presiden. Partai politik Politik Demokrasi Terpimpin juga membatasi adanya partai politik. Pembatasan dilakukan melalui Penetapan Presiden No 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai yang berbunyi24 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n• Menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila • Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. • Partai politik setidaknya memiliki cabang diseperempat wilayah Indonesia. • Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. • Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Hingga 1961, pemerintah hanya mengakui sembilan partai politik yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Perti dan Partindo 13. MENGIDENTIFIKASI FAKTOR MUNCULNYA SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Lahirnya sistem parlementer di Indonesia yaitu karena jatuhnya kabinet Presidensial Pertama pada 14 November 1945 yang disebabkan oleh keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X/1945 pada 16 Oktober 1945 dan diikuti kemudian oleh Maklumat Pemerintah pada 3 November 1945 yang berisi tentang seruan untuk mendirikan partai-partai politik di D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n14. MENGIDENTIFIKASI KABINET NATSIR Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Walaupun pada pembentukannya, orang- orang dari PNI tidak dilibatkan di dalamnya. Hal tersebut, menjadi salah satu sebab kenapa PNI menjadi oposisi bersama PKI dan Murba. Adapun susunan dari Kabinet Natsir secara lengkap dapat dilihat di sini beberapa program, keberhasilan, dan kendala masalah yang dihadapi oleh Kabinet Natsir selama bertugas sebagai berikut ▪ Program Kabinet Natsir Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman ▪ Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah ▪ Menyempurnakan organisasi angkatan perang ▪ Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat ▪ Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Keberhasilan Kabinet Natsir Di bidang ekonomi ▪ Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional ▪ Menetapkan prinsip bebas aktif dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia ▪ Indonesia masuk PBB ▪ Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai Irian Barat. Masalah yang dihadapi Kabinet Natsir Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan pengunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu kegagalan.26 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nTimbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Penyebab Jatuhnya Pemerintahan Kabinet Natsir Jatuhnya Kabinet Natsir sepertinya tidak dapat dilepaskan dari tindakan awal ketika pembentukan kabinet. Di mana, partai koalisinya, yaitu PNI tidak dimasukkan ke dalam susunan kabinet tersebut. Kemudian, PNI memilih untuk menjadi partai oposisi bersama PKI dan Murba. Ketika Kabinet Natsir mulai melaksanakan programnya, kelompok oposisi segera melontarkan berbagai kritik terhadap kinerja kabinet. Salah satu permasalahan yang menjadi momok bagi Kabinet Natsir, yakni adanya mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut supaya pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tentang pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah. lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis karena dalam PP No. 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Kemudian, setelah dilakukan pemungutan suara di parlemen, mosi Hadikusumo diterima. Hal tersebut ternyata menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri. Selain itu, kondisi tersebut juga mengakibatkan hubungan antara kabinet dan parlemen tersendat. Hal tersebut menjadi sebab utama Kabinet Natsir menyerahkan mandatnya kepada Presiden Sukarno pada tanggal 21 Maret 1951. 15. MENGIDENTIFIKASI SUKIMAN Kabinet Sukiman 27 April 1951-3 April 1952 Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno, Presiden menunjuk Mr. Sartono PNI sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru. Mr. Sartono berupaya membentuk kabinet koalisi antara PNI27 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i ndan Masyumi, sebab kedua partai inilah yang memegang pengaruh besar di DPR Parlemen saat itu. Singkat cerita nih, Mr. Sartono gagal, kemudian ia mengembalikan mandat yang dipegangnya kepada presiden. Kemudian pada 18 April 1951, presiden menunjuk dua orang formatur baru, yakni Sidik Djojosukarto dari PNI dan Sukiman Wirjosandjojo dari Masyumi. Akhirnya setelah diadakan perundingan, pada tanggal 26 April 1951, mereka berhasil mengumumkan susunan kabinet koalisi antara Masyumi – PNI. Kabinet baru ini dikenal dengan nama Kabinet Sukiman – Suwiryo. Susunan Kabinet Sukiman • Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sukiman selaku pemimpin kabinet menjalankan pemerintahan dengan bantuan wakilnya yaitu Suwiryo. Sukiman memimpin 17 Kementerian sebagai berikut • Ketua Kabinet Sukiman Wirdjosandjojo • Wakil Kabinet Suwiryo • Susunan Menteri Kabinet Sukiman • Menteri Luar Negeri Achmad Soebardjo • Menteri Pertahanan Sewaka • Menteri Kehakiman Wongsonegoro April-Juni 1951, A. Pellaupessy Juni-Juli 1951, dan Mohammad Nasrun Juli sampai akhir kabinet • Menteri Penerangan Arnold Monotutu • Menkeu Jusuf Wibisono • Menteri Pertanian Suwarto • Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono Hadinoto diturunkan pada Juli 1951 kemudian diangkat Wilopo pada Juli 1951 • Menteri Perhubungan Djuanda Kartawidjaja • Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bratakusumah • Menteri Perburuhan Iskandar Tedjasukmana28 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n• Mensos Sjamsuddin • Mendikbud Wongsonegoro • Menteri Agama Wahid Hasjim • Menteri Kesehatan J. Leimena • Menteri Urusan Umum A. Pellaupessy • Menteri Urusan Pegawai Pandji Suroso • Menteri Urusan Agraria Gondokusumo Program Kerja Kabinet Sukiman Berikut ini adalah beberapa program kerja pokok dari Kabinet Sukiman • Bidang keamanan menjalankan tindakan tegas sebagai negara hukum serta memberikan jaminan keamanan dan ketentraman. • Bidang sosial-ekonomi mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dengan memperbaharui hukum agraria supaya berpihak pada kepentingan petani, serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang di lapangan kerja/usaha. • Bidang politik luar negeri memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. • Mempercepat persiapan penyelenggaraan pemilihan umum. Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman Pemerintahan Kabinet Sukiman tidak bertahan lama, ada beberapa hal yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Menurut buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI cetakan Balai Pustaka 2019, penyebab utama jatuhnya Kabinet Sukiman adalah adanya mosi Sunario PNI berkaitan dengan penandatanganan perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia atau yang dikenal dengan nama Mutual Security Act MSA. Perjanjian tersebut membuat banyak orang menafsirkan bahwa Indonesia telah bergabung dengan Blok Barat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berhaluan bebas29 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i naktif. Pemerintahan Sukiman dinilai memihak blok barat dalam perang dingin yang pada saat itu sedang berlangsung. Mosi Sunario menuntut supaya semua perjanjian internasional harus disahkan lewat Parlemen. Mosi ini kemudian diikuti dengan adanya tuntutan PNI supaya kabinet mengembalikan mandat pemerintahan kepada presiden. Akibat dari mosi ini, Menteri Luar Negeri saat itu Ahmad Subardjo mengundurkan diri. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya ketidakharmonisan hubungan kabinet dengan militer, kabinet dinilai tidak cakap dalam menghadapi beberapa pemberontakan yang terjadi di tanah air, misalnya seperti pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Akhirnya pada tanggal 23 Februari 1952, Sukiman memutuskan untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Prestasi Kabinet Sukiman Meski hanya berjalan satu tahun, Kabinet Sukiman tercatat berhasil meraih beberapa prestasi, diantaranya adalah keberhasilan dalam memperhatikan usaha rakyat dan memajukan perusahaan kecil, memperhatikan kaum buruh dengan menggagas standarisasi upah minimum, memperluas akses pendidikan dengan mendirikan berbagai macam sekolah, Tunjangan Hari Raya THR, serta berhasil melanjutkan program kerja dari Kabinet Natsir. 16. MENGIDENTIFIKASI KEBIJAKAN RPLT30 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nRepelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia yang dilaksanakan selama 30 tahun masa jabatan Soeharto. Program ini menerapkan pembangunan terpusat untuk ekonomi makro yang ada di Indonesia. Perancangan program Repelita berada di bawah arahan Widjojo Nitisastro pada tahun 1967 saat ia menjabat sebagai kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas yang disempurnakan selama kurun waktu lebih kurang setahun. Repelita I 1969–1974 bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian. Repelita II 1974–1979 bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau- pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi. RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena • Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot. • Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. • Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing- masing. 17. MENGIDENTIFIKASI KABINET WILOPO Kabinet Wilopo [1][2] adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Kabinet Wilopo didemisionerkan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 195331 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i ntertanggal 3 Juni ini termasuk kabinet zaken yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. 1. Program Kerja • Menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan dewan-dewan daerah • Menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah • Menyederhanakan organisasi pemerintah pusat • Memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional, termasuk bahan makanan rakyat • Melanjutkan usaha perubahan agraria • Menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketenteramanMemperlengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk meninggikan derajat kaum buruh guna menjamin proses perekonomian nasional • Mempercepat usaha-usaha perbaikan untuk pembaharuan pendidikan dan pengajaran • Mengisi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan aktivitas yang sesuai dengan kewajiban bangsa Indonesia dalam kekeluargaan bangsa-bangsa dan sesuai dengan kepentingan nasional menuju perdamaian dunia • Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara • Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n2. Keberhasilan Kabinet Wilopo memperkenalkan konsep anggaran berimbang balanced budget dalam APBN. Impor bukan saja diperketat, tetapi juga diharuskan melakukan pembayaran di muka. Pekerjaan ekonomi besar yang dilakukan semasa Wilopo adalah “rasionalisasi” angkatan bersenjata melalui moderenisasi dan pengurangan personil. Prestasi ekonomi lainnya yang pantas dicatat adalah keberhasilan kabinet ini menekan pengeluaran pemerintah, lebih dari 25% pengeluaran total pada tahun sebelumnya. 3. Kejatuhan • Peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campuran • Adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia • Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu acara di mana protes rakyat terhadap pemerintah yang telah mengerjakan perkebunan bagi para investor dengan alasan untuk meningkatkanhasil devisa negara. 18. MENGIDENTIFIKASI KABINET ALI SASTROAMIDJOJO I & II Kabinet pertama Ali Sastroamidjojo[1], sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang memerintah pada masa bakti 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955, sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 31 Juli D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n1. Program Kerja • Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. • Menyelenggarakan pemilihan umum pemilu dengan segera. • Membebaskan Irian Barat secepatnya. • Melaksanakan politik bebas-aktif. • Meninjau kembali persetujuan Konferensi Meja Bundar KMB. • Menyelesaikan pertikaian politik. 2. Keberhasilan • Merampungkan persiapan pemilu Persiapan pemilu berhasil dirampungkan selama masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I. Pemilu tersebut direncanakan berlangsung pada 29 September 1955. • Membaiknya hubungan dengan Cina Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I, pemerintah Indonesia berhasil memperbaiki hubungan dengan Cina. Selain itu, diperkenalkan sebuah sistem ekonomi baru bernama Ali-Baba oleh Menteri Perekonomian Iskaq Cokrohadisuryo. Sistem ekonomi tersebut berupa kerja sama antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa. • Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika KAA Diselenggarakannya KAA pada 1955 merupakan salah satu prestasi terbaik Kabinet Ali Sastroamijoyo I di bidang politik luar negeri. 3. Kejatuhan Meskipun menorehkan sejumlah prestasi, pemerintahan Kabinet Ali Sastroamijoyo I hanya mampu bertahan selama dua tahun. Ali terpaksa harus mengembalikan mandatnya kepada presiden Soekarno pada D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nHal ini dipicu oleh serangkaian permasalahan yang terjadi selama masa pemerintahan kabinet, termasuk • Konflik antaran PNI dan NU, menyebabkan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet. • Terjadi masalah keamanan akibat pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh. • Terjadi konflik internal antara kabinet dengan TNI-AD. • Maraknya korupsi dan inflasi menyebabkan kondisi ekonomi memburuk. Periode II 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 Kabinet Ali Sastroamidjojo II sering pula disebut Kabinet Ali-Roem- Idham, bertugas pada periode 24 Maret 1956–14 Maret 1957. Kabinet Ali kembali diserahi mandat pada tanggal 20 Maret 1956 yang merupakan koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU. 1. Program Kerja • Menyelesaikan pembatalan seluruh perjanjian KMB, secara unilateral, baik formil maupun materiil dan mengadakan tindakan-tindakan untuk menampung akibat-akibatnya. • Meneruskan perjuangan untuk mewujudkan kekuasaan de facto Republik Indonesia atas Irian Barat bersandarkan kekuatan rakyat dan kekuatan-kekuatan anti kolonialisme di dunia internasional. • Memulihkan dan menjaga keamanan dalam negeri yang dikacaukan oleh gerombolan-gerombolan illegal yang memberontak terhadap negara dengan nama apapun juga mereka menamakan dirinya. • Menyempurnakan koordinasi antara alat-alat kekuasaan negara, terutama dalam tindakan-tindakan pemulihan keamanan. • Memulai membangun secara teratur dan menurut rencana berjangka waktu tertentu 5 tahun yang ditetapkan dengan35 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nundang-undang dengan menitik beratkan pada dasar keputusan rakyat. • Berusaha untuk mewujudkan pergantian ekonomi kolonial bersandarkan kepentingan rakyat jelata, dengan mengutamakan kebutuhan-kebutuhannya yang primer. • Menyehatkan keuangan negara hingga tercapai imbangan anggaran belanja biasa yang baik dan yang memberi kemungkinan untuk melanjutkan pembangunan. • Dalam usaha penyempurnaan keuangan negara, penambahan sumber keuangan baru harus diutamakan. • Memperbaiki pengawasan atas pemakaian uang negara. • Perkreditan pemerintah yang tepat dan lancar untuk melindungi usaha ekonomi nasional terhadap persaingan asing. • Memperbanyak produksi hasil bumi, terutama bahan-bahan makanan rakyat dengan memperluas tanah penanamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, terutama di daerah luar pulau Jawa, baik secara intensif maupun secara ekstensif. • Mempergiat tumbuhnya koperasi-koperasi tani dan bank- bank tani. • Memajukan kesehatan, pendidikan dan pengajaran tani. • Memajukan transmisi. 2. Keberhasilan Keberhasilan yang dicapai dalam kabinet Ali Sastroamidjojo 2 yaitu mendapatkan dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, yang hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB. 3. Kejatuhan Kabinet Ali Sastroamodjojo 2 kembali menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno. Salah satu alasan utamanya adalah karena terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi. Penyerahan mandat tersebut dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1957. Menariknya, Masyumi36 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nmenghendaki agar Ali Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah. Padahal, Ali Sastroamidjojo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hanya karena tuntutan daerah. Januari 1957, Masyumi akhirnya mengambil tindakan untuk menarik semua menterinya dari Kabinet Ali Sastroamidjojo dan hal tersebut membuat kabinet Ali Sastroamidjoyo 2 ini semakin lemah. 19. MENGIDENTIFIKASI KABINET BURHANUDDIN HARAHAP Burhanuddin Harahap dikenal sebagai seorang politisi handal pada masa pemerintahan Ir. Soekarno & Moh. Hatta. Kecakapan pria kelahiran Medan, 12 Januari 1917 ini dibuktikan lewat pengangkatannya sebagai perdana menteri pada masa demokrasi liberal. Kabinet Burhanuddin Harahap dibentuk pada 1955 dan berakhir pada 1956. Salah satu program kerja sekaligus prestasi dari kepemimpinan Perdana Menteri Burhanuddin adalah diselenggarakannya pemilihan umum pemilu pertama di Tanah Air. Semasa muda, Burhanuddin Harahap turut aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tercatat ia pernah menjadi bagian dari Jong Islamieten Bond JIB, Student Islam Studi Club SIS, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Islam PPPI. Setelah kemerdekaan, Burhanuddin kemudian aktif berkarir di Badan Pekerja Komite Nasional Pusat bersama Mr. Assaat. Karir politiknya dimulai sejak tahun 1946, ketika ia diajak oleh Prawoto Mangkusasmito untuk masuk ke Partai Masyumi. Kiprah politik Burhanuddin kian cemerlang, ketika ia masuk ke D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nSaat sistem pemerintahan Indonesia berubah menjadi RIS, Burhanuddin diamanahkan menjadi salah satu wakil dari Masyumi untuk mengisi parlemen. Perannya di parlemen terus berlanjut hingga Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Yuli Ernawati dalam penelitiannya yang berjudul Kondisi Sosial Politik Indonesia Pada Masa Kabinet Burhanuddin Harahap 1955-1956 2014 31, menyebutkan bahwa posisinya di Parlemen terhenti karena ia harus merangkap dua jabatan. Setelah masa kerja Kabinet Ali Satroamidjoyo I berakhir, Burhanuddin Harahab mengemban jabatan sebagai perdana menteri sekaligus menteri pertahanan. Baca juga Pemilu Pertama Indonesia Terlaksana Berkat Burhanuddin Harahap Sejarah Politik Masa Demokrasi Liberal Pemerintahan dan Kepartaian Susunan Kabinet Burhanuddin Harahap Dilansir dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kabinet Burhanuddin Harahap dilantik oleh Presiden Soekarno pada 12 Agustus 1955 dan berakhir pada 1956. Anggota kabinet tersebut terdiri dari 20 orang. Adapun susunan kabinet Burhanuddin Harahap, yakni sebagai berikut ▪ Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap ▪ Wakil Perdana Menteri I R. Djanu Ismadi ▪ Wakil Perdana Menteri II Harsono Tjokroaminoto Program Kerja Kabinet Burhanuddin Harahap Ernawati menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan tugas dan fungsi kabinetnya, Burhanuddin Harahap hanya melengkapi dan menyempurnakan beberapa hal yang dianggap penting untuk dimasukkan dalam program kerjanya. Di bawah kepemimpinanya sebagai perdana menteri, Indonesia melangsungkan pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955. Selain itu, pada masa kabinet ini pergerakan ekonomi negara relatif baik. Secara lengkap, berikut ini program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap, yaitu • Mengembalikan kewibawaan Gezag moril pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i n• Melaksanakan pemilu menurut rencana yang sudah ditetapkan dan menyegerakan terbentuknya Parlemen yang baru. • Menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat- dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. • Menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. • Memberantas korupsi. Kejatuhan Kabinet Burhanuddin Harahap Secara umum, kabinet Burhanuddin Harahap berhasil dalam menuntaskan program-program kerja yang telah direncanakan dari awal. Salah satunya, Kabinet Burhanuddin mampu menyelenggarakan pemilu pertama dalam sejarah pada tahun 1955. Selain itu, situasi sosial politik pada masa kepemimpinannya dapat dikatakan kondusif karena tidak terjadi perpecahan yang berarti. Situasi ekonomi juga cukup baik, karena kebijakannya yang mengeluarkan UU anti korupsi mampu mengendalikan situasi ekonomi negara saat itu. Namun, kejatuhan kabinet Burhanuddin Harahap mulai tampak saat ia memilih jalan berunding untuk dapat menyelesaikan masalah Irian Barat. Keputusan tersebut berakibat banyaknya gelombang protes dari Soekarno maupun dari partai-partai. Pada akhirnya, 2 Maret 1956 saat pelaksanaan sidang keputusan DPR, Burhanuddin Harahap menyatakan akan menyerahkan mandatnya pada 3 Maret 1956. Pada tanggal 3 Maret 1956 mandat yang diberikan Burhanuddin Harahap diterima oleh Presiden Soekarno dan Kabinet Burhanuddin Harahap dinyatakan demisioner. 20. MENGIDENTIFIKASI KABINET DJUANDA Kabinet Djuanda merupakan kabinet ketujuh di era demokrasi liberal yang menjalankan program kerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Kabinet Djuanda merupakan kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia semasa demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja ini menjalankan program39 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nkerjanya mulai September 1957 hingga Juli 1959. Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Djuanda bertahan paling lama dibanding masa pemerintahan kabinet-kabinet lainnya, yaitu kurang lebih selama 14 bulan. Pergantian kabinet selama era demokrasi liberal memang kerap terjadi. Adanya persaingan antar golongan hingga sistem multi partai menyebabkan situasi di pemerintahan kurang stabil. Oleh karena itu, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat, yaitu mulai tahun 1950 hingga 1959. Dengan kata lain, masa pemerintahan Kabinet Djuanda merupakan penutup era demokrasi liberal sebelum dialihkan ke sistem pemerintahan demokrasi terpimpin pada Juli 1959. Kabinet Djuanda sendiri dikenal sebagai kabinet zaken, yang artinya kabinet ini diisi oleh para ahli atau kalangan non-partai. Selama masa demokrasi liberal, ada tiga kabinet yang merupakan kabinet zaken, yaitu Kabinet Natsir, Kabinet Wilopo, dan tentu saja Kabinet Djuanda. Daniel S. Lev dalam The Transition to Guided Democracy Indonesian Politics, 1957- 1959 2009 menyebutkan bahwa Djuanda adalah sosok administrator yang ideal jika dibandingkan negarawan lainnya. Hal ini karena Djuanda dikenal sebagai sosok non-partai yang tidak ikut ambil bagian dalam kepentingan partai politik manapun. Selain itu, meskipun Djuanda sangat menghormati Sukarno maupun kelompok militer, ia tidak begitu saja tunduk kepada keduanya. Keahlian Djuanda dalam berdiplomasi juga dapat mempertahankan dukungan parlemen selama ia menjalankan program kerja kabinetnya. Baca juga Lifetime Achievement dari PII untuk Soekarno, Habibie dan Djuanda Program Kerja Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda menjabat segera setelah jatuhnya Kabinet Sastroamijoyo II. Setelah resmi ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Sukarno, Djuanda beserta kabinetnya mulai menjalankan sejumlah program kerja. Program kerja yang dijalankan Djuanda tidak mudah karena dilakukan ditengah pergolakan daerah seperti situasi separatis di Irian Barat hingga masalah ekonomi negara40 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nyang sangat buruk. Menurut Dias Anjar Malintan dalam Perkembangan Politik dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal 2019 Program Kerja Kabinet Djuanda • Membentuk dewan nasional • Menormalisasi keadaan Republik Indonesia • Melancarkan pelaksanaan pembatalan Konferensi Meja Bundar KMB • Memperjuangkan pengembalian Irian Jaya • Mempercepat proses pembangunan. Prestasi Kabinet Djuanda Salah satu prestasi Kabinet Djuanda yang paling terkenal adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini berisi penegasan kembali batas wilayah perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai merugikan keamanan dalam negeri. Nansy Rahman dalam Sejarah Indonesia 2020 mencatat bahwa dulunya batas laut Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial Belanda. Peraturan tersebut menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia lebarnya hanya 3 mil dari pulau-pulau yang menjadi bagian wilayah daratan Indonesia. Batas 3 mil dari daratan menyebabkan adanya laut-laut bebas yang memisahkan pulau-pulai di Indonesia. Akibatnya, kapal-kapal asing bebas masuk ke wilayah tersebut dan membahayakan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Melalui Deklarasi Djuanda, pemerintah Indonesia kala itu menyatakan bahwa segala perairan sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau- pulau atau bagian pulau adalah bagian dari wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah lautan dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Selain mencetuskan Deklarasi Djuanda, Kabinet Djuanda juga berhasil dalam menjalankan berbagai program kerja, termasuk Membentuk dewan nasional yang berfungsi dalam menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan nasional inilah yang nantinya menggerakkan sistem demokrasi terpimpin. Mengadakan musyawarah nasional Munas untuk mencegah pergolakan di daerah-daerah, termasuk41 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nIrian Barat. Mengadakan Munas untuk mengatasi krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik. Penyebab Kejatuhan Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda resmi berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Djuanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintahan. Banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konsituen. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. Krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan. Susunan Kabinet Djuanda Kabinet Djuanda dibentuk oleh Presiden Sukarno lewat Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1957. Kabinet ini dimpimpin oleh Djuanda Kartawidjaja dengan tiga wakilnya, yaitu Hardi, Idham Chalid, dan J. Leimana. Berikut daftar susunan Kabinet Djuanda mulai dari jabatan perdana menteri, wakil perdana menteri seperti yang dikutip dari Sekertariat Kabinet Setkab ▪ Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja ▪ Wakil Perdana Menteri I Hardi ▪ Wakil Perdana Menteri II Idham Chalid ▪ Wakil Perdana Menteri III J. Leimena 21. MENGIDENTIFIKASI SISTEM EKONOMI DEMOKRASI LIBERAL Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih berat sebelah, nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada42 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nbeberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu adalah tingginya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjang yang dihadapi pemerintah adalah pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Beban berat ini merupakan konsekuensi dari pengakuan kedaulatan. Pada era ini, pemerintah mengalami defisit sebesar Rp 5,1 miliar. Defisit ini sebagian besar berhasil dikurangi dengan pinjaman pemerintah dan kebijakan ekspor impor barang, terutama ketika pecah Perang Korea. sejak tahun 1951, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Kondisi ini membawa dampak perkembangan perekonomian Indonesia yang tidak mengarah pada stabilitas ekonomi, bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Di sisi lain pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. Di samping itu, pemerintah belum berhasil meningkatkan produksi dengan memanfaatkan sumber-sumber yang masih ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kelemahan pemerintah lainnya adalah politik keuangannya tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia sendiri, namun dirancang oleh pemeritah Belanda. Hal ini terjadi akibat dari politik kolonial Belanda yang tidak mewariskan ahli-ahli yang cukup sehingga usaha mengubah sistem ekonomi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis. Kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut di antaranya adalah melaksanakan industrialisasi,43 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nyang dikenal dengan Rencana Soemitro. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar, seperti pendirian pabrik- pabrik semen, pemintalan, karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pada masa Demokrsi Liberal • Gunting Syafruddin Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara. Pada 20 Maret 1950, semua uang yang bernilai Rp 2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuannya, menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini, jumlah uang yang beredar bisa berkurang. • Gerakan Benteng Gerakan Banteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Sistem ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo, ayah dari Prabowo Subianto. Gerakan Benteng diwujudkan dengan menumbukan pengusaha Indonesia lewat kredit. Sayangnya, program ini gagal karena pengusaha tak mampu bersaing. Kegagalan ini justru menambah defisit anggaran dari Rp 1,7 miliar pada 1951 menjadi Rp 3 miliar pada 1952. • Nasionalisasi De Javasche Bank Pada 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Sebab sebelumnya, operasional De Javasche Bank masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. • Sistem Ekonomi Ali-Baba Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Menteri Perekonomian Kabinet Ali I, Iskaq Tjokrohadisurjo. Program ini diberi nama Ali Baba44 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nkarena melibatkan pengusaha pribumi Ali dan pengusaha keturunan Tionghoa Baba. Lewat program ini, pengusaha keturunan Tionghoa diwajibkan melatih tenaga pribumi. Sebagai imbalan, para pengusaha keturunan Tionghoa akan mendapat bantuan kredit dan lisensi dari pemerintah. Sayangnya, program ini tak berjalan sesuai harapan. • Persaingan Finansial Ekonomi Utang kepada Belanda seperti yang disepakati lewat Konferensi Meja Bundar KMB, memberatkan Indonesia. Untuk itu, pada 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah Finansial Ekonomi Finek. Isinya Persetujuan hasil KMB dibatalkan Indonesia keluar dari Uni Indonesia- Belanda Akibatnya, banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya. Di sisi lain, pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan-perusahaan itu. • Rencana Pembangunan Lima Tahun RPLT Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun RPLT dengan tujuan pembangunan dapat berjalan sesuai kerangka yang disepakati. Sebab saat itu, kabinet pemerintahan kerap berganti. Akibatnya, pembangunan berjalan tersendat karena disibukkan persaingan politik. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pembiayaan Rp 12,5 miliar rencananya akan digunakan untuk pembangunan selama lima tahun dari 1956 sampai 1961. • Musyawarah Nasional Pembangunan Munap Di masa Kabinet Juanda, terjadi kesenjangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Masalah ini diatasi dengan diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan Munap. Munap mengubah rencana pembangunan yang sudah ditetapkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan. Kendati demikian, tetap saja Munap tak mampu menyelesaikan masalah. Ini karena pemberontakan politik PRRI/Permesta. Kemudian kesulitan pemerintah dalam menentukan skala D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nDaftar PustakaKastori, Rina. 2022. "Sejarah Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965", diakses padaWahyuni, willa. 2022. "Periode Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin di Indonesia", diakses padaSaptohutomo, Aryo Putranyo. 2022. "Hasil Pemilu 1955, Sejarah hingga Perolehan SuaraPartai Politik", diakses padaAdryamarthanino, Varelladevanka. 2022. "Apa Peran Soekarno pada Masa DemokrasiTerpimpin?", diakses padaAdryamarthanino, Varelladevanka. 2021. "Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR-GR", diakses padaTim Litbang MPI. 2022. "9 Inti Pidato Nawakarsa Presiden Soekarno, Demokrasi TerpimpinSalah Satunya", diakses padaPrabowo, Gama. 2020. "Politik Luar Negeri Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin", diakses padaGina, Fransiska Viola. 2022. "6 Proyek Mercusuar pada Masa Demokrasi Terpimpin yangDigagas oleh Presiden Soekarno", diaksespadaAdryamarthanino, Varelladevanka. 2021. "Operasi Trikora, Upaya Indonesia Merebut IrianBarat", diakses pada Serafica. 2022. "Politik Demokrasi Terpimpin Peta Kekuatan Politik Nasional", diakses pada46 D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nAzizah, Laeli Nur. 2021. “Sistem Pemerintahan Parlementer Pengertian, Ciri-ciri,Kelebihan, dan Kekurangannya”, diakses pada 8 Desember 2022 pukul 2205Adsyah, Eza. 2022. “Kabinet Sukiman – Sejarah, Program Kerja, dan Penyebab Jatuhnya –Sejarah Kelas 12”, diakses 9 Desember 2022pukul Syamsul Dwi. 2022. “Sejarah Kabinet Natsir Susunan Program Kerja & PenyebabJatuhnya”, diakses pada 9 Desesmber 2022 pukul Yoanda. 2022. "Sejarah Kabinet Djuanda Program Kerja dan Kejatuhannya", diakses pada8 Desember pukul Yonada. 2022. “Sejarah Kabinet Ali Sastroamijoyo I Program & PenyebabJatuhnya”, diakses 8 Desember 2022 pukul Alhidayath. 2022. “Sejarah Kabinet Ali Sastroamijoyo II Program Kerja &Kejatuhannya”, diakses pada 8 Desember 2022 pukul Dini. 2022. “Kabinet Wilopo Proses Terbentuk, Program Kerja, dan PenyebabJatuh”, diakses 8 Desember 2022pukul Hidayat. 2020. "Sejarah Kabinet Burhanuddin Harahap Program Kerja &Kejatuhannya", diakses pada 8 Desember pukul D e m o k r a s i L i b e r a l d a n D e m o k r a s i T e r p i m p i nTujuanJabatan Pimpinan Dpr-Gr Dipisahkan Dengan Jabatan Eksekutif Adalah Berikut, contoh soal pilihan ganda sejarah kelas xii semester 1 dengan jawabannya, dimulai dari soal nomor 61 sampai dengan 75. 61. Tujuan j Admin Artikel 8:02 PM 0 Read More Tujuan Gladi Bersih Pementasan TeaterSoal sejarah kelas 12 ips 1 dan 21. Salah satu dari 6 agenda reformasi adalah… Undang Undang Darurat Korupsi, Kolusi, PKI & DPR-MPR2. Sebutan Soeharto sebagai The Smiling General muncul dari buku karya penulis… rf3. Alasan para ahli mengkritik program Revolusi Hijau di masa pemerintahan OrdeBaru adalah…A.. Terjadi polarisasi, antara pihak kaya makin kaya dan miskin makin miskinB.. Hasil produksi pertanian Indonesia masih belum mampu mengangkatkesejahteraan petaniC.. Ketahanan pangan di Indonesia masih sangat rentan karena mayoritasmasyarakat Indonesialebih suka mengonsumsi berasD.. Lingkungan menjadi rusak akibat penggunaan pestisida dan pupuk jawaban benar4. Indikator pengekangan kebebasan berpolitik pada masa Orde Baru dapatdiketahui melalu kebijakan-kebijakan di bawah ini,kecuali… PNS ikut PNS mendirikan partai mengizinkan tiga kontestan militer terlibat dalam dunia PNS & mengizinkan tiga kontestan pemilu5. Presiden Soeharto mengucapkan pidato pengunduran diri sebagai presiden padatanggal… Mei Mei Januari September februari 19966. Penyebab utama krisis moneter tahun 1997 di Indonesia adalah… stabilitas keamana dalam negara milai tukar rupiah secara taja terhadap dolar Amerika aset aset negara7. Manakah Agenda Reformasi di bidang politik-militer…. badan pertahanan anggaran peran TNI dan Dwifungsi tentang masuknya Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Gujarat dicetuskan olehA. Alwi SihabB. HamkaC. SoekarnoD. SnouchE. Hosein tentang masuknya Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa Islam itu berasal dari Persia Iran dicetuskan olehA. Alwi SihabB. HamkaC. Sucipto WirjosaputroD. SnouchE. Hosein Djayadiningrat10. Salah satu bukti awal masuknya islam di Indonesia adalah dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maemun yang berangka tahunA. 1082 MB. 1083 MC. 1086 MD. 1084 ME. 1085 MWant to read all 6 pages?Previewing 3 of 6 pagesUpload your study docs or become a to read all 6 pages?Previewing 3 of 6 pagesUpload your study docs or become a of previewWant to read all 6 pages?Upload your study docs or become a member. y3bj.